PENGENDALIAN HAMA TERPADU

Dalam konsep “Revolusi Hijau” tahun 1986 memang mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras di mana ditandai dengan peningkatan hasil panen dan pendapatan petani secara signifikan. Pada tahun tersebut konsepsi untuk menanggulangi OPT ialah pendekatan unilateral, yaitu menggunakan satu cara saja, PESTISIDA. Ketika itu pestisida sangat dipercaya sebagai “ASURANSI” keberhasilan produksi; tanpa pestisida produksi sulit atau tidak akan berhasil. Karena itu pestisida disubsidi sampai sekitar 80 % dari harganya, hingga petani dapat membelinya dengan harga “murah”. Sistem penyalurannyapun diatur sangat rapih dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Pestisida diaplikasikan menurut jadwal yang telah ditentukan, tidak memperhitungkan ada hama atau tidak. Pemikiran ketika itu ialah “melindungi” tanaman dari kemungkinan serangan hama. Promosi pestisida yang dilakukan oleh para pengusaha pestisida sangat gencar melalui demontrasi dan kampanye. Para petani diberi penyuluhan yang intensif, bahwa hama-hama harus diberantas dengan insektisida. Dalam perlombaan hasil intensifikasi, frekuensi penyemprotan dijadikan kriteria, makin banyak nyemprot, makin tinggi nilainya.

Namun, ternyata penggunaan pestisida mengakibatkan dampak yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Pestisida dapat menyebabkan terjadinya resistensi pada patogen tumbuhan dan hama, populasi hama dapat meningkat setelah disemprot pestisida berkali-kali, bahkan dapat terjadi ledakan hama yang dulunya dianggap tidak penting. Dan yang lebih penting lagi adalah dampak negatif pestisida terhadap kesehatan manusia dan pelestarian lingkungan.

Karena ternyata permasalahan hama dan penyakit pada tumbuhan tetap tinggi setelah kebijakan subsidi pestisida, dan kekhawatiran pencemaran lingkungan meningkat karena penggunaan pestisida, pemerintah Indonesia kemudian mengambil keputusan untuk menerapkan konsep PHT dengan dikeluarkannya Inpres no. 3 pada tahun 1986. Berikutnya, subsidi pestisida dicabut secara bertahap, sampai tahun 1989. Kemudian dikeluarkan Undang-undang no. 12 tahun 1992 tentang budidaya tanaman yang menyebutkan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu (PHT).

PHT adalah suatu cara pendekatan/cara berfikir/falsafah pengendalian hama didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam kerangka pengelolaan agroekosistem secara keseluruhan. Konsep PHT merupakan suatu konsep atau cara pendekatan pengendalian hama yang secara prinsip berbeda dengan konsep pengendalian hama konvensional yang selama ini sangat tergantung pada pestisida. Konsep ini timbul dan berkembang di seluruh dunia kerena kesadaran manusia terhadap bahaya penggunaan pestisida yang terus meningkat bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Konsep PHT sangat selaras dengan pertanian berkelanjutan, yaitu pertanian yang memenuhi kebutuhan kini tanpa berdampak negative atas sumber daya fisik yang ada, sehingga tidak membahayakan kapasitas dan potensi pertanian masa depan untuk memuaskan aspirasi kebendaan dan lingkungan generasi mendatang.
Sasaran PHT adalah :
1) produktivitas pertanian yang mantap dan tinggi,
2) penghasilan dan kesejahteraan petani meningkat,
3) populasi hama dan patogen tumbuhan dan kerusakan tanaman karena serangannya tetap berada pa¬da aras yang secara ekonomis tidak merugikan, dan
4) pengurangan risiko pencemaran lingkungan akibat penggunaan pestisida.

Empat prinsip penerapan PHT pada tingkat petani, yaitu:
1) budidaya tanaman sehat,
2) pelestarian dan pendayagunaan musuh alami,
3) pengamatan mingguan secara teratur, dan
4) petani sehagai ahli PHT.

Dalam PHT, penggunaan pestisida masih diperbolehkan, tetapi aplikasinya menjadi alternatif terakhir bila cara-cara pengendalian lainnya tidak mampu mengatasi wabah hama atau penyakit. Pestisida yang dipilihpun harus yang efektif dan telah diizinkan. Pestisida hanya diperlukan pada waktu mekanisme kesetimbangan ekosistem terganggu oleh sesuatu sebab yang mengakibatkan populasi hama meningkat sampai melalui ambang ekonomi.

Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu melaksanakan program pelatihan petani PHT melalui kegiatan SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) dengan menerapkan pendekatan partisipatoris dan prinsip petani belajar dari pengalaman telah menghasilkan harapan bahwa petani dapat mandiri, percaya diri dan lebih bermartabat sebagai manusia bebas dalam menentukan nasib dan masa depan mereka, serta mereka dapat mengambil keputusan pengelolaan agroekosistem dan sistem usaha taninya sendiri. Program pelatihan SLPHT dapat menghasilkan para alumni yang mampu melakukan kegiatan perencanaan dan percobaan untuk memperoleh teknologi budidaya tanaman yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan petani yang spesifik.

Di dunia internasional Indonesia terkenal sebagai negara berkembang pertama yang telah berhasil menerapkan PHT ditingkat petani sehingga sekarang telah dijadikan model bagi negara-negara lain dalam menerapkan dan mengembangkan PHT sesuai dengan kondisi pertanaman, ekosistem, dan sistem sosial ekonomi masyarakat. Prinsip pendidikan orang dewasa yang diwujudkan dalam bentuk Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) telah diakui relevansi, efektivitas serta manfaatnya oleh banyak pihak sebagai pendekatan pemberdayaan petani untuk kondisi petani di negara berkembang. Indonesia sebagai negara perintis penerapan SLPHT pada banyak jenis tanaman dan ekosistem termasuk tanaman padi, palawija, sayuran dataran tinggi dan dataran rendah. Sejak tahun 1997, kita mulai melaksanakan SLPHT untuk memandirikan petani pekebun pada 6 komoditi perkebunan (kopi, teh, kakao, jambu mete, lada, dan kapas) di 12 propinsi.

Tetapi sayangnya, Petani yang sudah lulus SL-PHT biasanya malas menerapkan ilmu yang telah didapat dari Pelatihan SL-PHT, misal membuat ekstrak racun dari tanaman untuk hama, membuat pestisida organik, memperbanyak jamur yang berguna seperti Gliocladium, Trichoderma, Beauveria bassiana, Virus Spodpter sp. , dll. Karena memang sifat petani kita yang kebanyakan penginnya yang siap saji (instan), langsung bisa digunakan, praktis, ekonomis dan tidak merepotkan.
Oleh karena itu kegiatan tindak lanjut atau pasca PHT sangat diperlukan agar kelompok petani yang selama SL digunakan sebagai forum belajar-mengajar dan mengembangkan pola kerjasama antar anggota kelompok menjadi forum, unit produksi, dan unit usaha/bisnis. Para stakeholders terutama pemerintah, dunia industri, dan para peneliti seharusnya memfungsikan diri mereka sebagai fasilitator bagi petani bukan sebagai penentu keputusan. Petani perlu diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengembangkan kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan profesional mereka dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. 2009. http://wongtaniku.wordpress.com/2009/05/08/konsep-pht-nasa-sebagai-proses-pemberdayaan-petani/. Diakses pada 24 Mei 2009
Anonymous. 2009. latiefabadi.googlepages.com/PERMASALAHANDALAMPENERAPAN.doc. diakses pada 24 Mei 2009
Anonymous. 2009. http://www.naturalnusantara.co.id/indek_7_1_1.php?id=54. Diakses pada 24 Mei 2009
Anonymous.2009.http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id/?satoewarna=index&winoto.=base&action=listmenu&skins=1&id=138&tkt=2. Diakses pada 24 Mei 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s